Berita Seputar STAR PROJECT

Sumber Daya Manusia Pegelola Keuangan Daerah

09 Juni 2014, 10:03:02 || Dibaca: 6743

PENDAHULUAN
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Timbulnya hak akibat penyelenggaraan keuangan negara tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan negara untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahaan negara. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan negara meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

KONDISI SDM PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
Sebagai bagian dari inisiatif, BPK melakukan penelitian pada enam kementerian negara/lembaga,20 pemerintah daerah serta 12 perguruan tinggi. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk memperoleh gambaran umum kekuatan dan kelemahan SDM pemerintah dalam mengimplementasikan keuangan negara pada tahun 2004-2008 (5tahun). Hasil penelitian menunjukkan adanya kondisi berikut :
(1) kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara, khususnya yang berlatar belakang akuntansi
(2) penempatan SDM yang Keliru
(3) tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih lemah
(4) reward system yang belum tepat
(5) sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu.
Atas permasalahan-permasalahan tersebut dibutuhkan komitmen dari seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan negara.

Menghadapi berbagai permasalahan kualitas laporan keuangan di atas, tenaga akuntan yang handal sangat dibutuhkan pada sektor publik baik sebagai pelaksan kebijakan maupun sebagai penentu kebijakan. Hasil penelitian BPK menunjukkan adanya masalah SDM pemerintah pusat dan daerah. Masalah pertama yang terdeteksi dalam penelitian BPK tersebut berkaitan dengan alokasi pegawai pada unit pengelola keuangan.
Data hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas, yaitu sebesar 76,77%, unit pengelola keuangan negara diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi.Instansi yang disurvei mengemukakan alasan-alasan terkait dengan permasalahan di atas,yaitu (1) tidak memiliki atau kekurangan SDM berlatar belakang pendidikan akuntansi; (2) belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi; (3) walaupun SDM tersebut bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi, akan tetapi mereka dianggap mampu menjalankan/melaksanakan tugas dengan modal diklat dan bimbingan; (4) adanya kebijakan pimpinan; dan (5) pihak manajemen telah mengajukan usulan tentang formasi personil yang dibutuhkan kepadaKementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, tetapi usulan formasi tersebut dirubah/direvisi untuk disesuaikan dengan rencana strategi pemerintah pusat.

Masalah kedua yang terdeteksi dalam penelitian BPK berkaitan dengan tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi keuangan negara masih sangat rendah. Responden tingkat pemahamannya hanya 49,94%. Angka ini jelas mengkhawatirkan, terlebih lagi jika diketahui bahwa yang ditanyakan dalam survei hanya pengetahuan dasar, bukan tata-cara pembukuan detail yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi di bidang akuntansi sektor publik. Jika dibandingkan, tingkat pemahaman staf yang berlatar belakang pendidikan akuntansi (67,22%) lebih tinggi dari mereka yang bukan berlatar belakang akuntansi (44,71% ).

Sumber: http://merrytrianiii.blogspot.com/2013/03/sumber-daya-manusia-pegelola-keuangan.html


Kembali
© STAR PROJECT ADB - BPKP 2017